ARTICLE REVIEW FORM

ARTICLE REVIEW FORM

Name                                       : Ragil Yuli Atmoko

Student Number                     : 1 0 0 6 6 7 2 8 6 3

Faculty & Class                       : Faculty of Nursing & MPK English A

 

 

1.   Title of the Article      : Wanted: Mars  . . . Dead or Alive

2.   Author                       : Geoffrey A. Landis

3.   This article chosen because this contents of this article is interesting. I also like studying about the space especially planets. And I want to know the new knowledge about Red Planet, Mars.

4.      The article explains that scientists on Earth got the first view of the Mars that makes scientists surprise and disappointing because scientists had thought that Mars was a planet a lot like Earth, only somewhat colder. Mars does not look like Earth at all. It is cold and dry, have no liquid water, and just have thin atmosphere. The situation of Mars in the past was different with its condition at present. The scientists believe that Mars in the past had liquid water, much thicker atmosphere.

5.   The purpose of this article is to explain the readers about new conditions Red Planet, Mars. Author also wants to disscus about the condition of Mars. The author hopes that the readers will think critically about The Mars and will continue to search information about it. At the end of this article, the author wish that scientists plans for Mars Expedition will be true.

6.   This article offers good explanation about the condition of Mars. I think it’s true that there aren’t any creatures that live there. It is because in Mars is cold, dry, and just have a thin athmosphere.it doesn’t look like Earth that has much thicker atmosphere and it make warm weather.

 

 

 

 

 

 

ARTICLE REVIEW FORM

Name                                       : Ragil Yuli Atmoko

Student Number                     : 1 0 0 6 6 7 2 8 6 3

Faculty & Class                       : Faculty of Nursing & MPK English A

 

 

1.      Title of the Article      : LEARNING THE HARD WAY

2.      Author                        : Maggie Tiojakin

3.      This article chosen because this contents of this article is interesting. The contents of article explain the condition of education in Indonesia. The article gives real example of the complex problem of education in Indonesia, so easy to understand this article.

4.      The article explains that in perfect world, each person have unlimited access to education, but, in fact, especially in Indonesia didn’t it. In Indonesia, the number of illiterate, student who dropped out of school and unemployment was so high. The high education didn’t guarantee someone get the good job, like author give example. Education in Indonesia had complex problem for example public schools poor facility and teachers are incompetent and not have the credentials to teach their particular subjects. The government especially the National Education Ministry must change the curriculum of education in Indonesia.

5.      The purpose of this article is to explain the problem of education in Indonesia and to present survey data about education in Indonesia.

6.      This article offers good explanation about the problem of education in Indonesia. This article interesting because the author present two different views about the problem of education in Indonesia. But, in my opinion, the author didn’t explain about the solution about this problem. The author just gave the examples and data survey.

*INGAT!! tindakan plagiarisme. Ini hanya sebagai resensi teman-teman untuk mengerjakan tugas article review 🙂

*keep strugle teman-teman

LTM MPKT Pemicu 3: Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Politik

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Politik

Oleh Ragil Yuli Atmoko*, 1006672863

^* Mahasiswa Program S1 Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok.

Kelas MPKT A

 

 

Republik Indonesia harus membangun untuk mewujudkan tujuan nasional  yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 (Buku Ajar I, 122). Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Pembangunan nasional di Indonesia dijabarkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah politik. Pembangunan nasional bidang politik menyisakan berbagai persoalan diantaranya yaitu seberapa jauh kemajuan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang politik, praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara, memfitnah, dan menghasut rakyat.

 

 

Pembangunan nasional di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila telah diyakini memiliki peran sebagai pemersatu bangsa yang telah teruji di dalam perjalanan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Pembangunan dan pembangunan bidang politik mendasarkan kepada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut.Pembangunan nasional bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologi manusia (Buku Ajar I, 123). Dasar ontologi manusia mengatakan bahwa manusia adalah subjek dari negara. Negara tidak akan berjalan apabila tidak ada subjek dari negaranya sendiri, yaitu manusia. Kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

 

 

Landasan aksiologis (sumber nilai) bagi sistem politik Indonesia adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV (Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2003). Jika dikaitkan dengan makna alinea II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas, bersatu, berdaulat, adil) dan makmur. Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan kemakmuran (sila V) serta negara yang memiliki dasar-dasar moral Ketuhanan dan kemanusiaan.

 

 

Politik negara harus dapat, para elit politik dan para penyelenggara negara harus memegang teguh budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Buku Ajar I, 123). Kemajuan-kemajuan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang politik misalnya, setiap warga negara telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin antara lainnya tinggi keikutsertaan rakyat dalam pemilu. Upaya menciptakan pemerintah yang lebih efektif dan efesien, bersih dan berwibawa telah semakin meningkat. Walaupun, hal ini kontras dengan keadaan pada zaman sekarang. Akan tetapi, setidaknya ada peningkatan dari waktu ke waktu.

 

 

Dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia, Republik Indonesia perlu membangun. Pembangun nasional di Indonesia berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan antara lain, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Pembangunan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan kepada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila sehingga tidak ada penyimpangan lagi.

 

Daftar Pustaka:

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/bab7-pancasila_sebagai_paradigma_dalam_pembangunan_nasional_dan_aktualisasi_diri.pdf (12 September 2010)

Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: PARADIGMA

LEMHANNAS. (1988). Sistem Demokrasi Pancasila Untuk Mendukung Tinggal Lamdas Pembangunan Nasional. Jakarta: LEMHANNAS

LEMHANNAS. (2007). Jurnal Kajian LEMHANNAS RI. Jakarta: LEMHANNAS

Meliono, I., et al. (2010). Buku Ajar I, Logika, Filsafat Ilmu dan Pancasila. Jakarta: Badan Penerbit FK UI

 

INGAT!! Mengutip sebagian atau seluruh isi dari tulisan ini tanpa izin penulis adalah tindakan PLAGIARISME.

LTM MPKT Pemicu 5: Berkembangnya Politik Dinasti di Indonesia

Berkembangya Politik Dinasti di Indonesia

Oleh Ragil Yuli Atmoko^*

1006672863

^* Mahasiswa Program S1 Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok.

Kelas MPKT A

Abstract: Indonesia is a country based on democracy and kinship. Politics in Indonesia use its democratic system. However, in reality, the number of political dynasty that emerged in Indonesia. This paper aims to put forward the development of dynastic politics by using methods of literature study. Thus conclude that the political dynasty caused by various factors that led to the development of political dynasties and governments have to address these issues before more and grow exponentially.
Keywords: Democracy, ethics, manners, morals, political dynasty, state.

 

 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem politik yang demokrasi. Kehidupan politik di Indonesia mengalami berbagai permasalahan dari tahun ke tahun. Permasalahan yang kini banyak terjadi di Indonesia adalah adanya politik dinasti. Politik dinasti semakin berkembang di Indonesia karena berbagai faktor yang menyebabkan politik dinasti di Indonesia semakin tumbuh pesat. Tulisan ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik dinasti di Indonesia.

 

 

Politik dinasti merupakan proses mengarahkan pembagian atau regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara atau masyarakat. Terlihat jelas bahwa politik dinasti mengutamakan keturunan atau hubungan persaudaraan untuk mempertahan kekuasaan yang telah didapatkan. Persoalan dinasti politik lebih berkaitan dengan bagaimana mereka politik dapat mengelola aset nama besar yang melekat di belakang nama mereka. “Gejala politik dinasti terlihat dari bermunculannya calon kepala daerah (cakada) dari kalangan keluarga pejabat yang sedang berkuasa di beberapa pilkada” (Yuda, 2010).

 

 

Pemilihan cakada ataupun pemilihan yang lainnya sangat rentan terhadap politik dinasti. Saat kepala daerah petahana (incumbent) tidak bisa lagi ”masuk arena” karena sudah dua periode menjabat, maka para istri, anak atau adik yang naik pentas. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Bupati Irianto MS Syaifuddin memberikan restu kepada istrinya, Anna Sophana, Daniel Mutaqien, untuk mencalonkan diri bersama. Di Cilegon Banten Walikota petahana Tubagus Aat Syafaat mencalonkan anaknya Tubagus Ariyadi (Hidayati, 2010).

 

 

Faktor yang menyebabkan berkembangya politik dinasti di Indonesia adalah tidak digunakannya atau tidak diterapkannya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Para elit politik lupa akan penerapan akhlak dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: menghargai kehidupan. “Sebagian dari langkah yang sangat baik dalam menghargai kehidupan dapat diwujudkan dengan mensyukuri karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita” (Mubarak, 2010). Akhlak  dan budi pekerti para elit politik sekarang ini dapat dikatakan sedang melemah. Para elit politik lupa akan bersyukur terhadap anugerah yang diberi oleh Tuhan.

 

 

Penerapan akhlak dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah membangun citra diri. Citra diri penting untuk mengembangkan kualitas pribadi serta memberikan citra yang baik pada seseorang. “Citra diri ditegakkan dan ditentukan oleh kualitas pribadinya, sikapnya, kepribadiannya” (Mubarak, 2010). Tindakan para elit politik yang menghalalkan praktik politik dinasti justru hanya memperburuk citra pada masyarakat sendiri. “Citra yang buruk akan dipandang oleh masyarakat dengan sebelah mata, sehingga usahanya tidak akan meraih kesuksesan” (Mubarak, 2010).

 

 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultur. Banyak perbedaan-perbedaan pandangan yang ada di Indonesia. Adanya politik dinasti di Indonesia dapat memperkecil multikulturisme di Indonesia. Kehidupan politik seharusnya dimiliki oleh sebagian banyak masyarakat dan merupakan sebuah hak dan kewajiban. Akan tetapi, dengan adanya politik dinasti yang berkembang di Indonesia, politik yang ada di Indonesia dikuasai oleh sebagian kelompok. Seperti pada contoh, para walikota yang mencalonkan istrinya ataupun anaknya supaya kekuasaan walikota tetap berada pada keluarga. Walikota dengan mudahnya mencalonkan anggota keluarganya untuk menggantikan kedudukan walikota karena dengan adanya sistem otonomi daerah. “Kewenangan otonomi daerah, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur bidang pemerintahan sendiri” (Soemiarno, 2010).

 

 

Faktor budaya juga mempengaruhi berkembangnya politik dinasti di Indonesia. Indonesia yang pada zaman dahulu terdiri atas kerajaan-kerajaan, dimana setelah raja wafat dan kemudian kedudukan raja digantikan oleh keturunannya. Hal ini mungkin menjadi warisan yang masih membudaya. Seorang walikota yang telah habis masa jabatannya kemudian mencalonkan anggota keluarganya untuk menggantikan status walikota. Hal ini terkait dengan geolitik dan geostrategis. “Strategi sendiri merupakan bagian dari politik” (Soemiarno, 2010). Keadaan seperti ini yang seharusnya dapat segera diatasi. Pemerintah melalui badan-badan yang terkait, seharusnya dapat menangani permasalahan politik dinasti.

 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Politik dinasti merupakan proses mengarahkan pembagian atau regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara atau masyarakat. Berkembangnya politik dinasti di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akhlak dan budi pekerti serta budaya. Persoalan dinasti politik lebih berkaitan dengan bagaimana mereka politik dapat mengelola aset nama besar yang melekat di belakang nama mereka. Politik dinasti dapat melanggar HAM yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya dapat segera menangani permasakan politik dinasti di Indonesia sebelum permasalahan ini semakin tumbuh pesat di Indonesia.

 

 

Daftar Pustaka:

Hidayati, Khozanah (Anggota FPKB DPRD Tuban). “Mengkritisi Politik Dinasti dalam Pemilukada.” Style Sheet. http://khozanah.wordpress.com/2010/07/28/mengkritisi-politik-dinasti-dalam-pemilukada/ (22 November 2010)

Mubarak, Z., et al. (2010). Buku ajar II, manusia, akhlak, budi pekerti dan masyarakat. Jakarta: Badan Penerbit FK UI.

Santoso, Harianto. (2010). Wajah DPR dan DPD 2009-2014: latar belakang pendidikan dan karier. Jakarta: Kompas.

Soemiarno, S., Kartono, H., Purbaningsih, S. (2010). Buku ajar III, bangsa, budaya, dan lingkungan hidup di Indonesia. Jakarta: badan Penerbit FK UI.

Yuda, Hanta. “Penyimpangan Partai Politik.” Style Sheet. http://cetak.kompas.com/read/2010/06/28/02425876/penyimpangan.partai.po

(22 November 2010)

 

INGAT: mengutip sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin penuh dari tulisan ini adalah tindakan PLAGIARISME.

LTM MPKT Pemicu 6: Ketidakpahaman Masyarakat Terhadap Etika Lingkungan Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Ketidakpahaman Masyarakat Terhadap Etika Lingkungan Menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Oleh Ragil Yuli Atmoko^*

1006672863

^* Mahasiswa Program S1 Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok.

Kelas MPKT A

 

Indonesia is a country rich in natural resources. Utilization of natural resources can cause excessive environmental damage. This article aims to explain the concept of environmental ethics to prevent environmental damage by using the method of literature study. A conclusion of this paper is people have to understand about the concept of environmental ethics so as to manage natural resources responsibly.
Key words: environmental ethics, environment, natural resources, natural disasters.

 

 

Indonesia merupakan Negara yang kaya sumber daya alam. Indonesia mempunyai banyak kekayaan yang patut dibanggakan serta dilestarikan keberadaannya. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam. Sebagian masyarakat Indonesia hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang di Indonesia tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan. Tulisan ini akan membahas etika lingkungan sebagai kunci untuk memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

 

 

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sekarang semakin memprahatinkan. Hutan-hutan di Indonesia saat ini mengalami penyusutan. “Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan” (Badan Planologi Dephut, 2003). Kondisi ini tentu dapat meyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Kerusakan lingkungan yang terus menerus dapat menyebabkan bencana alam yang merugikan manusia.

 

 

Kerusakan lingkungan terutama berkurangnya hutan di Indonesia, maka sebagian besar kawasan Indonesia rentan terhadap bencana alam. “Sejak tahun 1998 hingga pertengahan 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2022 korban jiwa dan kerugian milyaran rupiah, yang diakibatkan kerusakan hutan” (Bakornas Penanggulangan Bencana, 2003). Bencana banjir di daerah Papua tepatnya Wasior merupakan contoh nyata dari sekian banyak bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Untuk dapat menanggulangi kerusakan lingkungan di Indonesia, masyarakat harus memahami konsep etika lingkungan sebagai upaya untuk pemanfaatan lingkungan yang bertanggung jawab.

 

 

Konsep etika lingkungan tidak terpisah dari konsep mengenai etika. “Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral), berarti etika membicarakan kesusilaan (moralitas) secara ilmiah” (Soemiarno, Kartono, Purbaningsih, 2010). Etika mempelajari bagaimana seseorang merenungkan secara mendalam tentang berbagai ajaran moral (kebaikan). “Etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan” (Soemiarno, dkk, 2010).

 

 

Konsep pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab merupakan langkah yang baik dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam hendaknya dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi nilai manfaat dari sumber daya alam tersebut serta tidak memberikan kerusakan lingkungan. “Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab merupakan proses pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan kebtuhan saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang” (Soemiarno, Kartono, Purbaningsih, 2010).

 

 

Daftar Pustaka:

Fresly, L. “Makalah Lingkungan Hidup.” Style Sheet. http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_13615/title_tugas-makalah-tentang-lingkungan-hidup/ (01 Desember 2010)

Irham. “Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Pangan Indonesia. Style Sheet. http://pslh.ugm.ac.id/home/data/work-sda/Sesi_2b.pdf (01 Desember 2010)

Santosa, H. “Refleksi Atas Etika Lingkungan Johan Galtung” Style Sheet. jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/search/titles?searchPage=2 (01 Desember 2010)

Soemiarno, S., Kartono, H., Purbaningsih, S. (2010). Buku ajar III, bangsa, budaya, dan lingkungan hidup di Indonesia. Jakarta: badan Penerbit FK UI.

 

 

INGAT: Mengutip sebagian atau seluruh isi dari tulisan ini tanpa izin penulis adalah tindakan PLAGIARISME.